Latest Event Updates

PERDAGANGAN PEREMPUAN DI LOMBOK TIMUR

Posted on

PERDAGANGAN PEREMPUAN DI LOMBOK TIMUR

Oleh :

Lalu. Handani (Direktur Yayasan Insan Hayati)

Demi m2015-05-12 11.38.15endambakan kehidupan yang lebih layak, seorang perempuan rela meninggalkan kampung halamannya untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Dalam tataran normal, mencari kerja lintas
negara merupakan penomena gelobal, selain merupakan hak setiap orang, dengan berbagai alasan (kesulitan lapangan kerja, tingkat penbdapatan, kenyamanan kerja). Tampa melihat jenis kelamin dan keahlian, ada banyak negara maju mencari kerja di negara miskin dan berkembang, dan sebaliknya. Terlebih lagi Indonesia  yang sedang dilanda krisis multi dimensi, jutaan rakyat Indonesia mencari kerja ke luar negeri dengan berbagai cara.

Tidak dipungkiri bahwa ada cukup banyak orang sukses bekerja ke luar negeri, sehingga banyak kalangan menamakan mereka “pahlawan devisa”. Tetapi sebaliknya banyak pula mengalami kegagalan terutama perempuan seperti dirampok, diperas, ditipu, dieksploitasi, diperkosa, dilacurkan, dibunuh  dan tidak sedikit yang diprjual-belikan seperti hewan.

Lemahnya posisi tawar TKW  dan anggota keluarganya d hadapan semua stakeholder pelaku penempatan dan perlindungan TKW sehingga menyebabkan mereka mudah dieksploitasi. Hal ini juga diperparah dengan rendahnya pendidikan dari para calon TKW yang rata-rata hanya lulusan Sekolah Dasar.  Akibatnya jika mereka terkena kasus, mereka tidak memahami resiko yang akan ditanggungnya; tidak tahu bagaimana harus memperjuangkan hak mereka yang terlangggar.

Perempuan dewasa dan anak (dibawah umur 18 tahun) merupakan ‘objek’ yang rawan terhadap kekerasan, pelecehan seksual, tertraffick dan berbagai perlakuan tidak manusiwi lainnya. Akar persoalannya menjadi gampang difahami ketika masih sebagian besar orang memandang bahwa perempuan merupakan warga kelas dua, lemah dan termarjinal dari berbagai akses dan berbagai bentuk “ketidak adilan gender” yang merugikan perempuan.

Gambaran  persoalan TKW di atas, sangat banyak ditemukan di kabupaten  Lombok Timur khususnya dan NTB umumnya. Hasil assesment yang dilakukan Yayasan Insan Hayati, diketahui bahwa resiko penipuan bahkan bisa terjadi ketika mereka baru “memasang niat” menjadi TKW. Betapa tidak, mereka sulit menghindar dari bujuk rayu calo lokal  (yang tidak jarang adalah keluarga calon TKW sendiri)

Jumlah BMI (khususnya TKW) di Lombok Timur yang bermigrasi dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebagai gambaran hingga akhir tahun  2014 jumlah Buruh Migran asal Lombok Timur 23.417 TKI 15.992 orang dan TKW sebanyak  7.425 orang. (Sumber: Data TKI/TKW  Disnakertran Kab. Lombok Timur-NTB 2014). Jumlah ini akan semakin membesar lagi jika dihitung pula berapa TKW yang berangkat secara undocumented.

Meski secara kwantitatif jumlah TKW itu terus meningkat, namun gambaran buram kehidupan BMI khususnya TKW setiap hari terus menghawatirkan. Dari hasil assessment kami (Oktober 2014) di Lombok Timur yang menjadi penyebab potensi  tinggi terjadinya trafficking terhadap TKW antara lain:

™  Sewaktu Calon TKW Masih di Desa Asal :

  • Hampir 100 % orang yang berangkat ke Luar Negeri  tidak memahami administrasi dan prosedur.
  • Kisaran umur calon TKW potensial antara 14 – 30 tahun. Sedangkan banyak ditemukan kisaran umur 13 – 16 tahun. Ini artinya ada terkait dengan issue “PEKERJA ANAK” dan rendahnya pendidikan.
  • Pendidikan calon TKW rendah. Sekitar 80 % berpendidikan SD-SMP.
  • Pengetahuan tentang  Kesehatan Reproduksi rendah.
  • Ada tendensi TKW dieksploitasi oleh orang tua / suami.
  • Biaya yang dikeluarkan cukup besar.
  • Kepercayaan terhadap sponsor./calo lokal sangat kuat.
  • Calo lokal banyak berkeliaran di Desa.
  • Pelecehan seksual

™  Sewaktu di Penampungan (Surabaya/ Jakarta).

  • Diperlakukan tidak manusiawi.
  • Menunggu waktu keberangkatan terlalu lama.
  • Tindakan-tindakan calo/Perusahaan Pengerah sering mengarah ke “perdagangan perempuan”.
  • Pelecehan seksual.
  • Tidak boleh melakukan komunikasi secara leluasa baik dengan lingkungan sekitar maupun dengan keluarga di rumah selama di penampungan.
  • Kontrak kerja tidak dipahami.
  • Pemalsuan identitas. Berdasarkan KTP sementara dari desa (identitas biasanya di palsu),  kartu identitas (KTP, akte kelahiran) dibuat ketika dipenampungan, dan terjadi pemalsuan identitas : alamat, umur dikatrol sehingga memenuhi syarat, status gadis  diganti  dengan status janda, status kawin (bersuami) juga diganti dengan status janda  (karena Saudi Arabia dan Taiwan lebih suka TKW berstatus janda). 

      Pengalaman selama ini juga telah terjadi praktek manipulasi dan  pemalsuan oleh pemerintah Desa, dalam bentuk pemalsuan identitas (seperti usia anak 14 tahun dibuat menjadi 18 tahun; status perkawinan yang sebenarnya bersuami menjadi janda, pemalsuan alamat dll). Hal ini, menurut hemat kami sebagian besar karena pemerintah desa juga tidak memahami dampak buruk yang diakibatkan oleh perbuatannya tersebut baik secara sosial, HAM maupun hukum. Praktek-praktek curang pemerintah desa tersebut bahkan dilakukan dengan bekerjasama dengan masyarakat setempat, keluarga TKW, Calo dan PJTKI. Hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan pencegahan agar tidak terjadi trafficking anak-anak.

Dari temuan assessment juga banyak kasus yang dialami oleh mantan TKW pada saat bekerja di luar negeri. Diantaranya; Bekerja lebih dari 12 jam sehari, Gaji tidak dibayar, pemerkosaan, pemerasan dan dipaksa aborsi bagi yang hamil. (Assesment dilakukan pada bulan Oktober 2014 dengan teknik indepth intevew (terstruktur dan bebas), observasi dan dialog dengan masyarakat asal TKW)

Gambaran mengenaskan itu tidak berhenti disitu saja, saat mereka berada di rumahpun mereka juga harus menghadapi masalah yang cukup rumit, seperti Shock culture, penghasilan yang disalah gunakan oleh keluarga seperti untuk beli barang konsumtif, bahkan dipakai suami untuk poya-poya dengan perempuan lain atau kawin lagi. Hal semacam ini jelas mengancam keutuhan keluarga TKW yang akibat lebih lanjutnya mengancam juga terjaminnnya hak-hak anak mereka.

Potret buram yang dialami oleh TKW tersebut terjadi karena hingga saat ini masih belum ada upaya pencegahan yang cukup komprehensip bagi mereka. Hingga saat ini, para  TKW sendiri belum memiliki posisi tawar dan belum juga secara khusus membentuk persatuan dalam satu wadah “Kader Lokal” yang berbasis TKW itu sendiri. Salah satu akibatnya jika TKW terkena kasus, banyak orang yeng lebih menyalahkan mereka daripada membantu mencarikan  solusinya.

Menyikapi berbagai persoalan yang melilit TKW, maka perlu ada lembaga atau konsorsium lokal yang concern memerangi berbagai perdagangan perempuan dan anak di Lombok Timur, mengajak semua pihak untuk pro aktif mencegahnya. Masih belum terlambat.

Sumber : jikti.bakti.or.id

Catatan Sore dari Kegiatan Mentoring dan TA

Posted on Updated on

 Persoalan Para Single Parents Mengapung Diwilayah Suryawangi

Oleh : Adhi

2016-03-12 16.06.59 ySebagai wadah gerakan advokasi warga kelompok konstituen berfungsi sebagai tempat pengaduan warga, tempat diskusi,  pusat pembelajaran , pusat informasi warga serta diharapakan sebagai lumbung data penyeimbang bagi dewan perwakilan dalam kerja-kerja jaring aspirasi. Kelompok konstituen kedepannya  akan kian dihadapkan  pada kompleksitas persoalan yang masih berserakan dilingkungannya. Dan untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut kelompok konstituen juga sangat membutuhkan suatu keterampilan pengorganisasian guna mengurai persoalan-persoalan yang dihadapi.

Keterampilan pengorganisasian tersebut secara spesifik diperlukan oleh anggota-anggota “champion” sebagai actor penggerak dalam melakukan perubahan ditubuh kelompok. Selain itu warga masyarakat khususnya perempuan miskin sebagai sasaran  program memerlukan keberdayaan dalam mengatasi persoalannya terutama yang berkaitan dengan 5 tema MAMPU.  Untuk itu diperlukan Mentoring dan TA tentang penguatan kapasitas champion dan perempuan miskin untuk memperkuat pengorganisasian di masyarakat sebagai upaya kongkrit dalam memperjuangkan persoalan yang dihadapi secara berkelajutan.

Di Kelurahan Suryawangi Kelompok Konstituen “Surya Bersuara” menggelar kegiatan Mentoring dan TA pada sabtu 13/3/2016. Dari 5 perempuan miskin yang diundang menjadi peserta pada diskusi tersebut semuanya adalah para single parent atau janda. Berbeda dari kegiatan sebelumnya kali ini anggota KK yang telah ditempa pada kegiatan ToF Pengorganisasian oleh Sub Office BaKTI MAMPU NTB tampil sebagai fasilitator FGD untuk membongkar persoalan-persoalan yang masih menendap diwilayah lingkungan. Setelah ketua KK “Surya Bersuara” membuka acara tersebut, Nafsari salah satu anggota KK Divisi Peningkatan Kapasitas bersama Ketua KK memfasilitasi serta memandu acara diskusi pada sore hari itu. Nafsari menjelaskan bahwa tujuan diskusi tersebut adalah untuk mengidentifikasi masalah utama dan berdampak luas dalam masyarakat serta akan merumuskan langkah-langkah kerja atau rencana tindak lanjut. “untuk itu diharapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak dapat mengemukakan pendapat dan menyampaikan persoalan yang ada dimasyarakat atau yang sedang dihadapi” pinta Nafsari kepada peserta dengan bahasa khas Suryawangi (bahasa Lengkokdudu).

2016-03-12 15.00.27 yDari hasil eksplorasi dan identifikasi masalah beberapa persoalan kembali mengapung diwilayah Suryawangi seperti BPJS PBI yang tidak tepat sasaran kembali mengemuka, masih banyaknya warga masyarakat yang belum memiliki Buku Nikah, Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditengarai tidak tepat sasaran dan diduga adanya fungli oleh pendamping/fasilitator peserta PKH menjadi persoalan yang diminta peserta FGD untuk ditangani dengan serius, sedangkan banyaknya warga masyarakat miskin terlilit hutang pada rentenir yang berkedok Koperasi dianggap sebagai masalah yang akan berdampak luas, alasannya semakin hari para karyawan atau kolektor yang mengatas namakan dirinya dari Koprasi Simpan Pinjam kian ramai bergentayangan menawarkan pinjaman modal pada warga masyarakat yang terhimpit persoalan ekonomi. Inak Ma’rah (47) salah satu peserta mengemukakan bahwa bukan dirinya saja, namun banyak tetangganya yang terjebak hutang pada Koprasi yang mereka sebut sebagai “Bank Rontok”. Lanjut  Inak Ma’rah, bukan saja bunga yang tinggi namun seringkali petugas koperasi tersebut juga sangat tidak manusiawi perlakuannya ketika para nasabahnya tidak bisa membayar atau menunggak angsuran setiap harinya, para petugas tak jarang melampiaskan kemarahannya dengan menendang pintu rumah nasabah yang menunggak padahal tunggakkanya kadang baru sehari atau dua hari, dan bukan itu saja, yang membayar angsuran kurang pun seringkli mendapat respon yang menyakitkan dari para deftkolektor tersebut. “saya kan minjam 500.000, yang saya terima itu 450.000 dan setorannya tiap hari 20.000per hari  selama 30 hari, kalau saya nunggak 2 atau 3 hari terus saat dia datang kerumah lalu saya telat keluar kadang-kadang pintu rumah ditendang bahkan pernah saya nonggak 2 hari dan ketika saya nyetor kurang, malah uang setoran itu disobek” beber Inak Ma’rah janda paruh baya itu.

Lebih jauh Inak Ma’rah menuturkan bahwa mestinya orang-orang seperti dirinya menjadi perhatian semua pihak, terjebaknya dalam kubangan hutang pada rentenir dikarenakan keterpaksaan karena tidak ada lagi lembaga keuangan atau kepedulian pihak penyandang bantuan dana lainnya yang bisa memberikan pinjaman untuk modal usaha dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesulitan ekonomi keluarga menjadi jalan berbatu penuh lubang dan tikungan yang menanjak yang harus dilaluinya sebagai seorang single parents. Untuk itu ia berharap bahwa kondisi ekonomi dapat menjadi prioritas utama setiap program pemerintah.

Berbeda dengan Muhdar salah seorang warga lingkungan Loang Sawak yang menyoroti maslah Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial, ia membeberkan tentang ketidak jelasan penerima bantuan PKH, beberapa peserta PKH didapati memasukan anak orang lain atau meminjam anak untuk menjadi anggota keluarga agar dapat bantuan PKH. Dan dari pengaduan warga kepadanya, bahwa pendamping atau fasilitator PKH juga telah melakukan pemotongan dana bantuan yang tidak jelas arah dan peruntukannya yang ia duga untuk kepentingan peribadi “bukan saja data peserta PKH yang tidak jelas, akan tetapi pendamping program itu juga telah melakukan pemotongan bantuan tersebut” papar Muhdar.

Dari raut wajah para perempuan “kurang mampu” itu  terlihat jelas kesusahan telah menderanya dalam jangka waktu yang tak terhitung lamanya. Tak bisa dibayangkan bagaimana para perempuan Single parents itu menanggung beban hidup dan setumpuk persoalan yang melilit. Namun ada titik harapan melintas diwajah mereka ketika kelompok konstituen  dan Triyati selaku Co Program MAMPU Lotim berkomitmen akan mendampingi dan berupaya mengurai persolan yang selama ini menyelimuti mereka. “kita punya anggota dewan, kita punya perwakilan, nanti kita akan coba koordinasi, kita hubungi mereka agar mereka sebisa mungkin respon terhadap persoalan ini” janji Triyati.

KK Suryawangi Advokasi Peserta PKH

Posted on

KK Suryawangi Advokasi Peserta PKH

 12660340_1082298675134286_456428100_n

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Adapun tujuan PKH diantaranya merubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya, juga memberikan income kepada rumah tangga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga sangat miskin serta meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak dimasa depan. Lalu bagaimana jika dana yang dihajatkan untuk membantu orangmiskin ini dipangkas oleh seorang yang diberi kewajiban untuk membantu, menyalurkan, mendampingi dan membina peserta PKH yakni Pendamping/fasilitator, tentu mendengar hal ini setiap orang akan meradang. Bantuan yang diterima per triwulan oleh kelompok keluarga sangat miskin ini sangat berarti demi kelangsungan hidup mereka dan keluarga. Tanpa bantuan ini tentu derita mereka semakin terakumulasi seiring dengan meroketnya harga sembako, biaya kesehatan dan biaya pendidikan bagi anak-anak yang berbaris dibelakang orangtuannya menanti masadepan mereka.

Dikelurahan Suryawangi isu pemotongan bantuan bagi peserta PKH telah menggelinding dan telah menjadi rahasia umum terutama bagi peserta PKH, namun mereka tak sedikitpun mau mengadukan hal tersebut kepada para pemangku kebijakan setidaknya kepada Kepling masing-masing. Menyikapi hal tersebut Kelompok Konstituen (KK) Suryawangi melakukan penulusaran/investigasi ke beberapa Keluarga Sangat Miskin penerima bantuan PKH.

Setelah menghimpun keterangan dan informasi penting dari masyarakat khususnya peserta PKH, KK Suryawangi mengajak perwakilan masyarakat untuk mengadukan hal tersebut ke dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur.

Ditemui diruang kerjanya pada, Rabu (10/2) Kepala Bidang Bina Organisasi Dan Bimbingan Sosial (BOBS) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur Moh. Sabrun mengancam akan merekomendasikan pemecatan kepada oknum Pendamping Program Keluarga Harapan(PKH) Kecamatan Labuhan Haji jika terbukti melakukan pemotongan bantuan terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) pesrta PKH. Dihadapan Kepala Lingkungan (Kepling) Timba Lindur dan Kelompok Konstituen Suryawangi  yang  mengadukan adanya pemotongan bantuan keluarga miskin oleh oknum Pendamping PKH, lebih jauh Sabrun mengemukakan bahwa ia bersyukur dan sangat berterima kasih kepada perwakilan masyarakat yang telah mengadukan hal tersebut, karena menurutnya dengan adanya pengaduan-pengaduan masyarakat ia bersama jajarannya dapat melakukan kontrol dan evaluasi sehingga program yang dihajatkan pemerintah untuk masyarakat miskin dapat dipastikan tepat sasaran. “beri kami waktu untuk melakukan pendalaman, evaluasi, kalau memang terbukti kita bisa rekomendasi pecat pendamping tersebut” ancamnya.

Sementara itu, Kepling Timba Lindur Zainuddin (45), mengatakan bahwa isu persoalan pemotongan bantuan PKH tersebut telah lama menggelinding ditengah-tengah masyarakat, namun masyarakat khususnya peserta PKH tidak berani melaporkan hal tersebut kepadanya karena takut tidak akan diberikan lagi bantuan oleh pendamping bersangkutan.  “ini sudah lama sebenarnya terjadi, tapi yang namanya masyarakat awam mereka tidak berani bicara dengan alasan takut tidak lagi diberikan bantuan lagi” ungkap Zainudin. Hal senada juga disampaikan oleh Muhdar (30, bahwa peserta PKH yang ada dilingkungannya pernah berkeluh kesah kepadanya terkait adanya pemotongan bantuan tunai PKH, namun ketika ia melakukan Crosscek kemasyarakat ternyata para peserta PKH tak banyak yang berani mengunkap persoalannya dengan alasan takut.

Ditempat yang sama, Triyati selaku Program Asisten (PA) MAMPU NTB yang memfasilitasi pertemuan tersebut, kepada Kabid BOBS ia mengemukakan bahwa dari 15 Desa/Kelurahan yang ia dampingi ternyata persoalan PKH banyak yang mencuat kepermukaan terutama dari para Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan bersangkutan disetiap ada pertemuan.  Karena Kadus dan Kepling telah banyak menerima pengaduan dari masyarakat, sementar para pendamping PKH terkadang tidak pernah ada koordinasi dengan Kadus atau Kepling diwilayah masing-masing . “kadus atau kepling merasa terlangkahi karena tidak pernah ada koordinasi“jelas TRiyati. Sehingga, sambung Mbak Tris begitu ia disapa, sangat menyayangkan pola hubungan antara Kadus atau Kepling dengan Pendamping/fasilitor PKH yang tidak koordinatif. Untuk itu ia meminta kepada Kabid BOBS Sabrun agar lebih serius menangani persoalan ini. “jangan kadus atau kepling hanya diposisikan sebagai tukang stempel saja padahal mereka tidak tau persoalan” tegas Triyati.

Untuk itu, menanggapi pengaduan dan berbagai persoalan-persoalan terkait bantuan tunai PKH, Kabid BOBS berjanji akan segera melakukang langkah-langkah penyelesaian “ini sudah saya catat, beri saya kesempatan, segera akan kami lakukan evaluasi dengan jajaran saya” janjinya. (adi)

Hearing dengan DPRD Lotim

Posted on

Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Lombok Timur Masih Tinggi.

Hearing

Fenomena pernikahan dini merupakan salah satu persoalan yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air. Dikabupaten Lombok Timur tercatat dengan prosentase 28,21 persen, jumlah perkawinan tahun 2014 menunjukkan dari 2.036 perkawinan yang tercatat sekitar 562 diantaranya dilakukan perempuan yang masih berusia kurang dari 19 tahun. Data dari BPPKB Lotim  sampai pertengahan tahun 2015 saja tercatat  sudah mencapai 27,6 persen dan angka ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Untuk itu, bersama Yayasan BaKTI NTB, Kelompok Konstituen, Forum Media dan Formasting menggelar kegiatan Hearing dengan DPRD Lotim.

Kegiatan hearing pada kesempatan kali ini diharapkan dapat ditindak lanjuti dalam bentuk teknis, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan secara peribadi merasa sangat bersyukur atas kegiatan yang dilakukan oleh Sub Office Yayasan BaKTI NTB, karena dari beberapa kegiatan yang telah dilakukan  dapat diketahui lebih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur HM Khairul Rijal saat menerima peserta hearing yang terdiri dari Kelompok Konstituen (KK), Formastim, Forum Media dan Yayasan BaKTI NTB. Di ruang komisi II, sabtu (5/12). Khairul Rijal yang didampingi ketua komisi II Murnan, lebih lanjut mengatakan bahwa dengan adanya kegiatan hearing ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pernikahan dini dikabupaten Lombok timur “saya berharap dari Yayasan BaKTI juga dapat memberikan Solusi sehingga dapat meminimalisirnya” harapnya.

Sementara itu, Koordinator Program MAMPU Yayasan BaKTI NTB, Nurjanah mengemukakan pendapatnya tentang beberapa hal yang dapat meminimalisir terjadinya pernikahan dini, misalnhya terjadinya mall administrasi yang kemungkinan terjadi dilingkup KUA atau instansi terkait dapat terpantau atau diawasi, kemudian mendorong adanya kerjasama antar desa dengan membuat semacam MoU karena kecendrungan warganya melangsungkan perkawinan yang suka mengambil calon isttri atau sebaliknya dengan desa terdekat, hal ini agar prosesnya dapat diakui dan terdeteksi oleh pemerintah desa dan perangkatnya bahwa perkawinan yang bakal terjadi merupakan perkawinan dengan umur yang sudah dewasa.”perkawinan dilombok ini biasanya terjadi lintas desa terdekat, sehingga peraturan semacam MoU antar  desa bisa saling mengontrol bagaimana administrasi perkawinan itu dibuat agar dapat diminamlisir terjadinya pernikahan dini” papar Nurjanah

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Sekretaris Formastim, Ririn memaparkan beberapa factor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur, diantaranya adalah tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat yang rendah. “disamping kondisi ekonomi dan pendidikan factor lingkungan sosial dan budaya juga menjadi factor terjadinya pernikahan dini” sebutnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi II, Murnan, bahwa tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang menjadi faktor utama tingginya angka pernikahan dini di Lombok Timur. “yang saya lihat memang, persoalan dilombok timur, sepakat dengan tadi bahwa adat disamping kemiskinan dan pendidikan juga ia” ujar Murnan mempertegas apa yang telah disampaikan oleh Ririn. (adi)

Kisah Insipiratif Dari Peringatan Hari Internasional Pemberantasan Kemiskinan.

Posted on Updated on

JALAN SUNYI PEREMPUAN “MELAWAN” KEMISKINAN.

Oleh : MULIADI

2015-10-21 12.05.21“Kemenangan terbesar adalah melawan tanpa kekerasan”(Mahatma Gandhi). Kalimat ini sengaja saya munculkan diawal karena tidak semua kemenangan itu diraih dari sikap dan tindakan-tindakan kasar terhadap orang maupun lingkungan sekitar. Dan yang dimaksud dengan kemiskinan disini adalah bukan saja kemiskinan ekonomi, tapi kemiskinan informasi, kemiskinan akses layanan hak-hak dasar warga maupun miskin kreatifitas. (Nurjanah – Co. BaKTI SO NTB).

Menuntut hak, keadilan dan membela serta membantu sesama yang berada pada posisi kurang beruntung tidak dilakukan dengan mengerahkan massa turun kejalan-jalan dengan sound sistem yang menukik gendrang telinga, berteriak, memekikan hujatan dan caci maki, mengagganggu pengguna jalan lainnya, tidak pula turun bergerombolan memadati kantor instansi dengan menggedor gerbang, membanting pot-pot bunga, memaksa Sat-PolPP menghabiskan energi saling dorong, tidak memancing keberingasan pak polisi melakukan pemukulan, menembakkan gas air mata  dan menurunkan water-canonnya yang seram, akan tetapi mereka memilih jalan sunyi dengan bereaksi diakar rumput, bertindak dengan sepenuh hati tanpa pamrih, mereka melakukan pendampingan terhadap mereka yang sedang dihadang persoalan, tanpa banyak orang lain yang tahu.

Mereka adalah perempuan-perempuan biasa namun dengan gigih dan tulus, mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang luar biasa, membantu sesama. Sejatinya mereka tak berharap apa yang telah dan tengah dilakukan digembar-gemborkan menjadi konsumsi publik, apalagi menjadi santapan para awak media, “mungkin”…….bagi mereka apa yang telah dilakukannya cukuplah ia dan Tuhan yang tau. Namun pada Hari Internasional Pemberantasan Kemiskinan yang diselenggarakan di Aula Kantor Lurah Selong Lombok Timur (rabu,21/10), mereka diminta untuk membeberkan sekelumit kisah perjalanan kepedulian mereka. “kita berharap ibu-ibu mau menceritakan pengalaman-pengalamannya untuk menjadi cerita inspirasi buat kita semua” pinta Nurjanah, perempuan yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk senantiasa peduli terhadap sesama itu.

Dari cerita-cerita perjuangan mereka terkadang kita harus manggut-manggut mengekspresikan kekaguman, namun terkadang pula jika kita cermati alur cerita mereka, tentu kita akan terenyuh  mendengar dari setiap penggalan kisah yang mereka tuturkan. Namun dalam tulisan ini penulis hanya mengambil sari pati dari apa yang mereka ceritakan kala itu.

Kisah-kisah ispiratif itu antara lain dari ibu Salamah, seorang Pengurus KK (Kelompok Konstituen) Kelurahan Selong dampingan BaKTI, perempuan paruh baya itu menceritakan bagaimana dedikasinya terhadap masyarakat dikelurahannya terutama pada kaum perempuan lainnya yang sedang berhadapan dengan persoalan kesehatan seperti Kanker Payudara, Kanker servics, hingga pada perempuan yang sedang melahirkan, pendampingan yang dilakukan ibu salamah seperti menfasilitasi kepengurusan berobat hingga pengurusan BPJS yang dirasa persyaratnnya masih berbelit-belit seperti harus mengurus surat keterangan miskin dan lain sebagainya. Ibu Salamah tak jarang sampai harus bolak-balik dari Selong tempat tinggalnya ke kota provinsi mataram untuk membantu warga sekitar terutama warga miskin dan kurang upaya. Ibu Salamah selalu tergerak hatinya untuk bertindak ketika persoalan-persoalan sosial masih berserakan dipikirannya.    

Selanjutnya, Cerita ini datang dari ibu Fitriah, perempuan dari Desa Pijot Kecamatan Keruak, ia adalah salah satu dari Komunitas dampingan LPSDM, ibu Fitriah yang terdengar lantang berbicara ini ternyata juga melakukan kegiatan-kegiatan layaknya kegiatan yang dilakukan oleh seorang profesional yakni melatih masyarakat untuk terbiasa berbicara menyuarakan aspirasi maupun hak-haknya kepada pemerintah desa maupun pemangku kebijakan lainnya. Menurutnya, jika masyarakat sudah mampu, berani dan terbiasa berbicara tentu masyarakat akan mampu menyuarakan hak-haknya misalnya saja masyarakat akan dapat menagih layanan yang memadai atau optimal yang merupakan sebuah keharusan. Perempuan yang terlihat agresif inipun juga memiliki pengalaman yang tak jauh beda dengan apa yang telah diceritakan oleh ibu Salamah, misalnya saja bagaimana ia harus berjuang mendampingi, menfasilitasi seorang anak yang terkena penyakit hidrocephalus salah satunya,”terkadang bukan saja waktu tenaga, materipun tak jarang kita sumbangkan” beber ibu Fitriah.

Berikut ini kisah dari sosok perempuan bangsawan sasak yang memiliki kepedulian tinggi dan selau punya ide-ide perubahan untuk masyarakat, dialah ibu Baiq.Sumiati pengurus KK Desa Aikmel Kecamatan Aikmel, mengawali cerita pengalamannya, ia menceritakan perihal seorang gadis yang merupakan salah satu warga desanya yang mengalami ganguan jiwa (gila), gadis yang disebut gila oleh masyarakat itu bukannya mendapat simpati dan empati dari warga sekitar malah sebaliknya, seringkali mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, atas berbagai perlakuan yang ditimpakan oleh sebagian masyarakat itulah membuat Baiq Sumiati tergerak hatinya untuk membantu gadis malang itu. Upaya-upaya penyelamatanpun mulai dilakukan oleh ibu Sumiati mulai dari meminta pertolongan kepada stakeholder yang ada termasuk ke pemerintah desa, namun karena belum mendapatkan respon seperti yang diharapkan, hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk berkeliling kampung membawa kotak kardus untuk penggalangan dana demi kesembuhan gadis itu atau sebut saja namanya Bunga (bukan nama sebenar) dan aksi penggalangan dana itu ia sebut sebagai “Kotak Peduli Bunga”. Dari dana yang terkumpul, ibu Sumiati pun mulai melakukan pembenahan seperti merawat hingga membenahi tempat tinggal yang layak buat si Bunga yang malang. Tidak terhenti disitu, ibu Sumiati lantas membawa Bunga ke Rumah Sakit Jiwa untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Selanjutnya, didalam benaknya, muncul sebuah keinginan yang kuat untuk semakin mendekatkan hatinya kepada perempuan lainnya, ia tergerak hatinya melihat para ibu-ibu warga desanya yang masih banyak menganggur atau tidak produktif, lantas ia pun mulai merealisaskian ide yang selama ini ia simpan untuk perempuan-perempuan yang dikatakan masih menganggur alias tidak memiliki pekerjaan itu. Ibu Sumiatipun mulai menghimpun ibu-ibu dimaksud dan menyelenggarakan sebuah kegiatan keterampilan pembuatan Tas dari benang, dan kini hasil produksi ibu Sumiati dan ibu-ibu lainnya sudah dapat terjual dan hasilnya dapat menambah penghasilan para pria mereka yang mengenaskan.

Berikutnya, cerita kepedulian seorang perempuan dari wilayah paling pinggir bumi Patuh Karya  yakni dari Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji. Sry Yuliana, ia adalah sekretaris “KK Lombok Buak” Labuhan Haji. Tak kalah dengan perempuan-perempuan lainnya, Sry Yuliana juga merupakan sosok perempuan yang banyak berkiprah ditengah-tengah masyarakat khususnya dalam upaya pemberantasan kemiskinan, Sry Yuliana telah lama terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri atau P2KP misalnya, juga ia merupakan salah satu kader posyandu yang banyak bersentuhan langsung dengan kaum perempuan sehingga banyak pula mengantongi persoalan-persoalan yang masih membelit masyarakat miskin. Dengan tempaan pengalaman yang telah dilaluinya Sry Yuliana makin terlihat lebih energik menyikapi berbagai persoalan ketika ia kini menjadi salah satu mitra BaKTI dalam program MAMPUnya. Sry Yuliana pada kesempatan yang sama juga satu persatu membuka lembaran kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang telah dilakukan. Ia pernah melakukan Advokasi dalam kasus Human Trafficking, korban Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga hingga membantu proses pendidikan anak dari keluarga tidak mampu. “terima kasih mbak Try, mbak Janah, dengan bergabungnya saya di mitra MAMPU ini, saya banyak mendapatkan ilmu, pengalaman serta motivasi sehingga saya merasa lebih berarti dimasyarakat terutama di desa saya” ungkap Sry Yuliana meng-akhiri ceritanya.

Dibelahan bumi seribu masjid ini, bila dikumpulkan akan terdapat ribuan perempuan-perempuan serupa yang memiliki otak cemerlang, semangat kepedulian dan hati yang tulus berbuat demi kemanusiaan, namun mungkin tak pernah tersentuh media dan kurang mendapat pembinaan sehingga hanya menjadi arca yang bisu.

Dari keseluruhan cerita aksi perempuan-perempuan hebat diatas, harapannya tentu bukan sekedar menjadi cerita inspiratif bagi masyarakat lapisan bawah, juga bukan hanya sekedar dijadikan ingredient di meja diskusi saja oleh para Eksekutif dan Laegislatif,  akan tetapi diharapkan menjadi sebuah cambuk untuk melakukan kerja-kerja nyata dalam upaya pemberantasan kemiskinan khususnya oleh para penerima mandat.   

Mentoring dan TA

Posted on

Temu Kelompok Konstituen Untuk Saling Berbagi

upload 3Kembali saya katakan, bahwa masyarakat, khususnya perempuan Suryawangi tak cukup hanya dengan ajakan-ajakan formal. Karena dengan keformalan sebenarnya justru tak memiliki daya himbau dan terasa kian berjarak. Mungkin hanya dengan menyapa, menyentuh dan berenang pada kedalaman ruang pikir mereka, sesungguhnya akan lebih mempermudah munculnya interaksi. Hampir separuh waktu yang tersedia dilahap hanya untuk membongkar kebekuan yang tersimpan ditempurung kepala mereka, itulah yang dilakukan oleh Triyati atau yang akrab disapa mbak Tri yang merupakan PA (program asistant) MAMPU NTB, pada Senin 24 Agustus 2015 di Kantor Lurah Suryawangi. Kegiatan itu disebut “Mentoring dan TA” Penguatan Kapasitas Kelompok Konstituen. Sore itu, satu persatu peserta dan anggota pengurus KK hadir dengan langkah ringannya. Mbak Tri yang lebih dulu hadir, menyambut peserta dengan senyuman yang terus mengembang, sepertinya ia paham betul bahwa wahana curhat (Mentoring dan TA) itu tidak boleh ada kekauan, kebekuan dan kesenjangan diantaranya. Satu persatu perempuan yang hadir ia dekati dan bercengkrama penuh keakraban. Entah apa yang diperbincangkan, hanya samar-samar terdengar bahwa mereka terlibat pembicaraan tentang perempuan, kesewenang-wenangan dan keadilan. Nampak, sesekali mengkerutkan kening, tersenyum, kadang wajah menunjukkan rasa Upload 4keperihatinan.
Sejurus kemudian, acara mulai dibuka, Triyati memberikan pemahaman, penjelasan dan motivasi. Kembali Lima isu MAMPU dikupas satu persatu, dijelaskan secara detail dan terinci kemudian diaduk kedalam beberapa peristiwa yang pernah ditemui dan diadvokasi. Beberapa persoalan yang terkait dengan perlindungan sosial, tindak kekerasan terhadap perempuan, kesehatan reproduksi, buruh migran, dan akses perempuan dalam mendapatkan pekerjaan, menurutnya, dianggap masih berserakan dibumi Patuh Karya ini, hanya saja belum ter-ekspos, untuk itu ia berharap kepada semua peserta terutama para pengurus KK dan Kepala Lingkungan untuk memiliki keberanian, semangat untuk melakukan pembelaan atas persoalan-persoalan yang menimpa masyarakat miskin terutama kaum perempuan.”di Suryawangi sepertinya tidak ada masalah, seperti di desa-desa lain, kita tidak berharap adanya masalah, akan tetapi kalaupun ada, bapak ibu bisa share ke saya upload 2atau ke teman-teman KK, bagaimana cara penanganan atau bisa difasilitasi penyelesaiannya” ungkapnya dengan ekspresi wajah penuh semangat.
Triyati menambahkan, bahwa setiap persoalan memang tidak harus diproses secara hukum, akan tetapi bisa juga diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan atau dimediasi diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Rapat Kerja Sub Office BaKTI NTB

Posted on Updated on

Pemerintah dan DPRD Lotim Tanda Tangani Nota Kesepakatan Bersama

2015-08-11 10.01.03
Nurjannah dan Muhammad Shaleh Fasilitator Kegiatan

 Rapat kerja untuk menggali masukan terkait dengan agenda yang akan coba dirancang sampai tahun 2019, dan diharapkan kepada peserta rapat memberi masukan terkait dengan apa yang harus diinplementasikan di tiga komponen utama yaitu anggota parlemen, kelompok konstituen, SKPD dan aksi kolektif aktor-aktor perubahan. Dan yang menjadi catatan penting adalah bahwa kerja-kerja BaKTI adalah hanya pada wilayah peningkatan kapasitas. Seperti halnya pada peningkatan kapasitas kelompok konstituen yakni meningkatkan kapasitas bagaimana cara melakukan advokasi, bagaimana bersinergi dengan SKPD terkait, bagaimana memperjuangkan hak-hak warga supaya mereka mendapatkan hak-haknya terutama yang berkaitan dengan lima isu MAMPU, seperti Perlindungan Sosial, Buruh Migran, Kesehatan Reproduksi, Akses perempuan terhadap lapangan pekerjaan dan kekerasan terhadap perempuan (KTP). Begitu juga terhadap media, yang sudah beberapakali dilakukan diskusi alternatif untuk membangun perspektif yang baik terkait dengan penulisan pemberitaan yang punya perspektif untuk kepentingan perempuan dan masyarakat miskin. Hal ini dikatakan Nurjanah selaku Koordinator Program MAMPU Sub Oficce BaKTI NTB dalam sambutannya pada Rapat Kerja yang terlaksana pada Selasa (12/8) di Lesehan Rirana Sawing Kecamatan Selong. “pertemuan ini juga akan menjadi pelajaran penting dari kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai masukan untuk pelaksanaan program kedepannya” papar Nurjanah.

 Rapat Kerja Sub Office BaKTI NTB yang dihadiri oleh Perwakilan Kelompok Konstituen, Perwakilan Media dan Kelompok Strategis, Perwakilan Parlemen Lotim yakni komis II, Perwakilan BaKTI NTB serta Perwakilan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas STT, BPPKB dan Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur melahirkan nota Kesepakatan Bersama dan langsung ditanda tangani oleh semua peserta. Ttd KB

Adapun isi Kesepakatan Bersama tersebut yakni menyepakati bahwa Kedepan perlindungan perempuan penting dimaksimalkan. Untuk itu beberapa hal strategis penting secara bersama-sama harus dilakukan. Peran para pihak dengan koordinasi atau pola hubungan yang lebih baik menjadi prasyarat bagaimana maksimalnya kegiatan ini bisa dilakukan. Kegiatan Strategis bersama ke depan antara lain, Rencana Tindak Lanjut dari masing-masing kegiatan baik oleh kelompok warga/konstituen dan pihak-pihak lainnya penting dikawal oleh instansi terkait dengan pengawalan, dukungan dan pengawasan parlemen. Pemerintah Daerah Lombok Timur yang akan dibantu oleh Kelompok Konstituen, Media dan kelompok Strategis lainnya, serta BaKTI akan Melakukan pengawasan tentang dana BOS di Kabupaten Lombok Timur, Mendorong Ranperda inisiatif DPRD terkait Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan BPJS secara intensif termasuk juga anggaran BPJS khususnya dana kapitasi dan claim serta Kerjasama lintas instansi terkait masalah TKI/TKW,Kesehatan, KDRT dan Pendidikan dengan membangun jejaring antara Kelompok Konstituen, P2TP2A, Satgas Penanganan TKI, STT dan BaKTI serta Kelompok Strategis lainnya. Disepakati pula sebagai penanggung jawab kegiatan ini adalah : Kelompok Konstituen dan Media, DPRD Lotim melalui Komisi II, Dinas STT, dan BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPRD Lotim Murnan menyampaikan bahwa program MAMPU sebagian besar merupakan bagian dari kerja-kerja Komisi II di Legislatif, untuk itu dalam kegiatan-kegaiatan reses yang dilakukannyapun tak lupa menyampaikan, mensosialisasikan dan memberikan pemahaman terkait dengan lima isu MAMPU kepada konstituennya, “waktu masa reses kemarin, saya juga sampaikan lima isu MAMPU kepada konstituen” tutur anggota DPRD Lotim dari Partai Keadilan Sejahtera itu. (Adhi)